Sekilas -Pajak Bumi Dan Bangunan -

Renungan Sekilas; PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Oleh : EKO BAYU AJI

Pajak ini kelihatan kecil untuk diurus, wajib pajak mempunyai karakteristik dari Abang Becak sampai Pengusaha kaya raya. Mengurusnya kadang rumit dan bikin repot misal pajak Rp. 20.000, aja wajib pajak rela ngotot ngajukan Keberatan dan ngomel karena tagihan PBB nya tahun kemarin Cuma Rp. 5000, katanya naiknya lebih dari 100 %.Padahal Nilai Tanahnya udah naik melebihi harga pasaran dan memang Zona Nilai tanahnya layak berubah. Yaa ini memang dilema dan kelihatannya lebih efisien jika Pemerintah Daerah langsung yang menanganinya tapi apakah itu sudah sesuai dengan realita yang ada di dunia nyata dalam praktek mereka bisa efisien dan bisa running dalam pelaksanaannya??, tapi menurut hemat penulis perlu dipertimbangkan lagi hal tersebut dengan alasan:
1. Peran Edukasi dari PBB pada bidang perpajakan
Untuk menggali potensi pajak yang lebih besar di pajak lain, PBB membawa dampak dan kesan mendidik Warga Negara NKRI ini untuk patuh dan taat pajak karena dari yang kecil ini sebenarnya sosialisasi perpajakan berjalan by system walau tanpa disadari sebenarnya.
2. Mengikat rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Bagi daerah yang potensi penerimaan PBB nya kecil tentunya akan menjerit karena selama ini mereka juga mendapatkan bagi hasil penerimaan PBB yang besar yang berasal dari daerah lainnya, hal ini sebagai pendorong pengikat NKRI karena ada semangat untuk bahu membahu terhadap daerah lainnya atau kepedulian terhadap daerah lain yang lebih minus. (ini yang sering dilupakan)
3. Pengelolaan PBB yang butuh SDM dan teknologi tinggi
Konsekuensinya PEMDA harus menyediakan tenaga ahli properti yang oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah disiapkan 10 tahun lebih mulai dengan adanya program D3 dan sampai dengan program S1, S2,dan S3 konsentrasi Penilaian Properti dan jurusan pendukungnya seperti Geodesi maupun Geomatika, dengan menggandeng universitas ternama di Indonesia seperti STAN, ITB, UNDIP, dan UGM. Teknologi berbasis data Grafis maupun non Grafis memerlukan biaya tinggi..Apakah pihak Daerah sudah siap dengan konsekuensi mengelola obyek pajak dengan kompleksitas tinggi tersebut?
4. Keterpeliharaan Data base dan Grafis
Data Grafis yang merupakan hasil pengukuran teristris bertahun tahun dan pembenahan data akan bernasib sama dengan dinas-dinas lain yang udah berganti baju...hilang, ga kerawat, dan paling menyedihkan musnah, pembangunan sistem ini sangat mahal dan memerlukan SDM yang khusus sehingga dengan data yang tidak up date PEMDA akan kesulitan apalagi dari faktor-faktor keterbatasan mereka dan masih belum diketahuinya pemahaman filosofi PBB dari pelaksana kegiatan.
5. Pajak ini langsung berkaitan dengan Masyarakat.
Coba kita lihat dilingkungan kita saja di Lingkungan RT atau RW, dimana PBB langsung menjadikan masyarakat resah gelisah jika naik dan senang pada orang tertentu karena menganggap ” asetnya bertambah” (pendapat awam), dan coba kita tengok di Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau PBB warga akan sering kontak dengan petugas PBB dan tentunya ini secara pikiran positif merupakan kesempatan Petugas Pajak untuk dapat mensosialisasikan Pajak lainnya karena sekarang pelayanannya sudah satu Atap (KP. Pratama) dan tentunya ini salah satu media promosi paling murah pada masyarakat tanpa terasa, mereka juga tahu bahwa pelayanan DJP sudah berubah lebih baik dari kemarin yang sudah baik (menurut penulis) dan tentunya multi player effect nya akan berbeda secara edukatif pada masyarakat untuk lebih bergairah lagi mengenal,mengetahui, melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih informatif dan memuaskan tentunya.

Tulisan ini memang agak kuno atau istilahnya udah basi jika melihat paradigma yang berkembang sekarang, tapi setidaknya penulis mencoba menyampaikan sumbangsih pikiran mengingat sesuatu yang dipelihara DJP selama ini jangan sampai hilang begitu saja karena filosofi PBB memang berbeda.

Dan memang selayaknyalah dan perlu dipertegas lagi bahwa Pajak Properti ini harus dikelola dengan sangat profesional untuk masa mendatang karena kalau tidak hati-hati negara kita akan memiliki sistem Pajak Properti yang kalah bersaing dari Negara lain yang mana dari Sistem Penilaian dan struktur Data base-nya sudah lebih bagus, dan kedepannya kita akan berputar putar lagi untuk membenahi basis data yang mana sekarang ini harus sering dipelihara dan diperbaharui terus yang tentunya akan memboroskan dana Anggaran Negara..Dan sebenarnya siapapun yang menangani masalah PBB harus dapat secara kesinambungan mengikuti perkembangan mengenai Pajak Properti ini yang senantiasa harus tetap merefer pada negara-negara lain yang sudah mumpuni dan tentunya tidak dapat dengan mudah menyatukan persepsi pengelolaannya dengan cara berbeda pada tiap daerah (faktor geografis dan Kultur Birokrasi kita) dan Apakah ini sudah terpikirkan?? Bagaimana Pendapat Para Pembaca Yang budiman?

Setidaknya pengelolaan Pajak ini memang harus dipertimbangkan secara matang dan mau dibawah kemana dengan perubahan tersebut akankah lebih baik atau justru sama saja atau lebih buruk lagi dan tentunya seperti Iklan Pajak .. APA KATA DUNIAAA??

Setidaknya harus ada pemikiran yang jernih untuk mengelola pajak ini, dan harus melibatkan saran dari semua pihak yang memahami dan mengerti mengenai Pajak Properti dari pihak DJP, akademisi, organisasi Penilai atau para pakar yang berkompeten sehingga keputusannya bisa lebih jernih untuk Pengelolaan lebih lanjut..